Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi IX di Ambon Maluku, Jumat (15/7/2023). Foto: Bianca/nr

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menilai Provinsi Maluku membutuhkan perhatian khusus dalam penanganan persoalan kesehatan. Ia mengurai masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Provinsi Maluku dalam penanganan kesehatan.

"Salah satunya stunting yang menjadi PR luar biasa di sini masih tinggi, angka kematian ibu juga masih tinggi, angka kematian bayi juga masih 30/1000 kelahiran, ini masih cukup tinggi untuk ukuran standar di dunia," urai Ninik kepada Parlementaria, usai memimpin Kunjungan Kerja Komisi IX di Ambon Maluku, Jumat (15/7/2023).

Politisi Fraksi PKB ini melanjutkan, dengan kondisi wilayah yang berpulau-pulau, Maluku memiliki kendala berkaitan dengan keterjangkauan akses kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku membuat 12 gugus pulau yang dapat menghubungkan antara pulau satu dengan lainnya.

Sehingga nantinya, pelayanan kesehatan dapat direorganisasi bersadarkan gugus pulau untuk meningkatkan keterjangkauan fasilitas kesehatan rujukan secara signifikan. Ninik menilai hal tersebut menjadi PR bersama untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau.

"Soal gugus pulau ini yang menjadi PR ya, karena kalau ada persoalan kesehatan dari pulau satu ke pulau lain sangat sulit sekali. Ini menjadi PR kita bersama dan disampaikan dengan adanya gugus pulau, orang yang melahirkan biasanya membutuhkan waktu 48 jam menjadi 8 jam," urainya.

Lebih lanjut, persoalan pemerataan akses kesehatan juga mengalami kendala pada distribusi tenaga kesehatan yang masih belum maksimal. Sehingga pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga Kementerian Kesehatan diminta untuk menyediakan lebih banyak lagi beasiswa untuk putra daerah agar bisa mengabdi di daerahnya.

"Kita bisa mendorong dari putra daerah, karena jika mengambil dari luar daerah, itu sangat sulit untuk bisa menetap di pulau-pulau kayak Pulau Sera dan pulau-pulau lainnya. Yang bisa kita lakukan adalah memilih putra daerah yang punya nilai bagus dan sebagainya, lalu dibiayai oleh pemerintah daerah, dicarikan beasiswa dan lain-lain, (putra daerah) nanti menjadi prioritas," harapnya. (bia/aha)